Myanmar Tolak Laporan Genosida Rohingya PBB

Myanmar menampik laporan penyelidik PBB yang mengatakan beberapa jenderalnya mesti dituntut sebab genosida. Demikian sebaliknya, Myanmar menyampaikan penduduk internasional sudah membuat dakwaan palsu.

Pengakuan ini muncul sesudah laporan PBB, yang menandai kali pertamanya organisasi itu dengan eksplisit menuduh petinggi Myanmar ikut serta genosida atas tindak brutal pada Muslim Rohingya tahun kemarin.

Baca juga: Akreditasi Prodi UNY

"Sikap kami jelas serta saya ingin menyampaikan dengan tajam jika kami tidak terima resolusi apapun yang dikerjakan oleh Dewan Hak Asasi Manusia," kata jubir pemerintah Myanamr, Zaw Htay, dalam satu interviu yang diterbitkan di media pemerintah.

Ia menyampaikan Myanmar tidak mengijinkan beberapa penyelidik PBB masuk ke negara itu.

"Itu penyebabnya kami tidak sepakat serta terima resolusi apapun yang dibikin oleh Dewan Hak Asasi Manusia," tegasnya seperti diambil dari Reuters, Kamis (30/8/2018).

Dia memberikan jika negara itu tidak mempunyai toleransi pada pelanggaran hak asasi manusia serta sudah membuat Komisi Penyelidikan untuk menyikapi dakwaan palsu yang dibikin oleh PBB serta komune internasional yang lain.

Pihak berwenang Myanmar awal tahun ini membuat satu panel yang terbagi dalam dua anggota lokal serta dua anggota internasional - diplomat Filipina Rosario Manalo serta Kenzo Oshima, bekas duta besar Jepang untuk PBB - untuk menyelidik pelanggaran hak asasi manusia.

Myanmar menyanggah sejumlah besar dakwaan, menyampaikan militer menyikapi ancaman resmi dari militan Rohingya, yang menyerang pos polisi di semua negara sisi Rakhine barat.

"Bila ada masalah pada hak asasi manusia, beri saja kami bukti kuat, catatan serta tanggal hingga kami bisa ambil aksi hukum pada mereka yang tidak mematuhi ketentuan serta ketentuan," tutur Zaw Htay.

Baca juga: Akreditasi Prodi UINSA

Di hari yang sama saat PBB melaunching laporannya, Facebook tutup account jenderal angkatan darat Myanmar Min Aung Hlaing serta petinggi militer yang lain. Facebook menuduh mereka memakai basis itu untuk sebarkan kedengkian serta info yang salah.

Berkaitan hal tersebut, Zaw Htay menyampaikan pemerintah tidak memerintah larangan itu serta menanyakan Facebook mengenai aksi itu. Ia menyampaikan pemblokiran sudah mengakibatkan meningkatnya masukan serta ketakutan diantara beberapa orang.