Modal Jadi DPR Bisa Beli Mobil Listrik

Sekitar 575 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) barusan dilantik. Mereka, sekarang sah jadi wakil rakyat.

Agar bisa melangkah ke Senayan, nyatanya memerlukan modal yang banyak. Pramono Anung pernah menulis buku 'Mahalnya Demokrasi, Memudarnya Ideologi'. Ia menerangkan public figur dapat habiskan Rp 200 sampai 800 juta, aktivis partai politik dapat habiskan Rp 500 juta sampai Rp 2 miliar, serta seseorang entrepreneur dapat menandaskan RP 6 miliar. Semuanya untuk ongkos kampanye agar dapat jadi anggota DPR.

Tetapi itu adalah biaya di enam tahun ke belakang. Seperti dikabarkan detikcom awalnya, tetapi salah beberapa anggota DPR menyebutkan ongkos kampanye masih sampai angka miliaran rupiah.

Contoh Andre Rosiade seseorang anggota DPR dari Wilayah Penentuan (Dapil) Sumatera Barat I (Kota Padang).

"Miliaran lah, tidak sampai belasan. Tidak etis saya ucap," kata Andre.

Anggota DPR 2019-2024 dari PKB, Daniel Johan, akui habiskan ongkos yang cukup mahal. "Rp 2 M. Untuk saya itu gede," sebut Daniel mengatakan nominal ongkos kampanyenya pada Pileg 2019.

Dengan bandrol sekitar Rp 1-2 miliar, kurang lebih dapat beli mobil listrik apa ya detikers?

Baca Juga : Akreditasi Jurusan

Satu diantara mobil yang barusan merapat ke Tanah Air, yaitu Tesla Mode 3. Memang belumlah ada ageng pemegang merk yang memayungi Tesla di Indonesia, tetapi dapat masuk lewat importir umum. Diantaranya Prestige Image Motorcars.

Presiden Direktur Prestige Image Motorcars tidak memberikan info detil harga Tesla Mode 3 berbasiskan murni listrik ini (BEV). Tetapi, katanya, harga Tesla Mode 3 di atas Rp 1 miliar. Memang tambah murah dibanding Tesla Mode S serta Tesla Mode X yang harga di atas Rp 2 miliaran.

Paling tidak ada dua versus Tesla Mode 3 yang ditawarkan, yaitu berpenggerak roda depan serta berpenggerak semua roda (all-wheel drive) memakai dual motor.

Nah untuk yang versus rear wheel drive memang jarak tempuhnya dapat sampai 410 km lebih. Tetapi all wheel drive, ada dua hal-hal lain yang ditawarkan yaitu jarak menempuh (long range) atau perform.

Untuk type Long Range, di atas kertas dapat tempuh jarak sampai 560 km/jam, dengan top speed 233 km/jam serta titik 0-100 km/jam cuma 4,6 detik. Sesaat untuk perfomance, bisa mencapai jarak 530 km/jam, top speed 261 km/jam serta sampai titik 0-100 km/jam cukup dengan waktu 3,4 detik.

Mobil listrik yang lebih ramah jika dibanding biaya jadi anggota DPR yang lain ialah Mitsubishi Outlander PHEV. PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) mengenalkannya pada Juli 2019, banderolan harga sekitar di antara Rp 1,2 sampai 1,3 miliar. Mobil yang dapat jadi generator listrik ini di jual pada sebuah paket, diantaranya pemasangan charging station.

Masalah perform, Mitsubishi New Outlander PHEV diberi kemampuan mesin 2.4 L. Mesin itu dapat menyemburkan tenaga optimal sampai 132,8 dk dengan torsi sampai 211 Nm.

Mesin itu dibantu motor listrik yang dapat keluarkan tenaga sampai 60 kW dengan EV range 55 km di muka. Serta tenaga optimal sampai 70 kW di motor belakang. Mobil ini diberi baterei dengan kemampuan 13,8 kWh, 80 cells 300V. Untuk tangki bensinnya, mampu menyimpan 45 liter bahan bakar.

Sumber : https://biayakuliahku.com/

Dokter Ani Hasibuan Laporkan Situs Online Ini ke Polisi

Dokter Spesialis Syaraf, Roboah Khairani Hasibuan atau Ani Hasibuan memberikan laporan situs Tamshnews.com ke polisi sebab dipandang menebarkan berita bohong. Yang mana di artikel itu dijelaskan seakan Dokter Ani mengatakan beberapa ratus anggota KPPS wafat sebab terserang senyawa kimia.

Baca juga : Jurusan di UNHAS

"Kami adukan Tamshnews.com dengan sangkaan lakukan tindak pidana membuat atau merekayasa info atau dokumen elektronik yang seolah-oleh dipandang otentik atau benar," tutur Kuasa Hukum Dokter Ani, Slamet Hasan pada wartawan, Senin (20/5/2019).

Menurut dia, client-nya akui tidak sempat diwawancarai oleh alat itu serta tidak sempat mengemukakan pengakuan disebut. Faksinya juga memandang alat itu tidak dapat dipercaya serta tidak sah hingga faksinya menyampaikannya ke polisi.

"Telah kita cek Tamshnews.com (lewat situs sah Dewan Wartawan Indonesia), disana dapat dibuktikan tidak tercatat. Kita juga membuat laporan (tercatat mengenai penemuannya) ke Dewan Wartawan," tuturnya.

Baca juga : Jurusan di UNM

Mengenai laporan itu di terima kepolisian dengan nomer laporan LP/3144/V/2019/PMJ/Dit. Reskrimsus dengan pelapor Slamet serta terlapor masih juga dalam status lidik. Masalah yang diadukan, yaitu tindak pidana membuat atau kecurangan info atau dokumen elektronik yang seakan-akan dipandang data otentik jadi mana dalam Masalah 35 junto Masalah 51 ayat (1) Undan-undang RI Nomer 19 Tahun 2016 mengenai ITE.

Kebijakan Pemerintah Batasi Publik Kirim Foto Menuai Kritik

Kebijaksanaan pemerintah yang batasi warga untuk sama-sama share photo serta video di sosial media (sosmed) dan aplikasi service transisi pesan memetik kritikan. Ketua Himpunan Pemerhati Hukum Siber Indonesia (HPHSI) Galang Prayogo juga akui bingung dengan kebijaksanaan pemerintah itu.

Baca juga : Jurusan di UNDIKSHA

Karena, katanya, warga mempunyai hak memperoleh serta bagikan photo dan video. "Cukup aneh memang. Jika disaksikan kan, itu hak publik. Mengapa harus batasi? Yakin saja pada rakyat jika photo serta video yang ditebar itu bukan content yang melanggar undang-undang," tutur Galang dihubungi wartawan, Kamis (23/5/2019).

Tetapi, ia mengerti jika pemerintah mempunyai arah baik saat batasi warga untuk sama-sama share photo serta video di sosial media (sosmed) dan aplikasi service transisi pesan. Pemerintah sedang berusaha menahan viralnya beberapa hal negatif.

Namun, Galang menjelaskan, tidak semua rakyat Indonesia beraktivitas negatif di sosial media. Masih beberapa hal positif dikerjakan rakyat di sosial media.

Baca juga : Jurusan di UNUD

"Kan tidak semua kegiatan di sosial media itu negatif. Janganlah disamakan, dong. Banyak pula, kan, warga yang bagikan content positif. juga, rakyat telah pintar kok. Mereka bisa memisah info yang bukti serta hoax," kata aktivis dunia siber ini.

Mengenai kebijaksanaan pemerintah itu dikerjakan sesudah pecahnya keonaran di muka Tubuh Pengawas Pemilu (Bawaslu) kemarin.

Workshop Gratis untuk Pemuda Sekitar Kampus UBSI

Kampus Bina Fasilitas Informatika (UBSI) mengadakan acara bertopik “UBSI Share Sama-sama Insan”. Acara teratur tahunan di bulan Ramadhan ditebar di 30 lebih universitas UBSI semua Indonesia.

Baca juga : Jurusan di PNB

Bila tahun awalnya "Share Sama-sama Insan" ini berisi santunan pada yatim serta dhuafa, karena itu Ramadhan kesempatan ini berisi memberi kursus atau training berbentuk workshop pada beberapa pemuda masjid atau remaja yang datang dari sekitar lingkungan universitas UBSI. Workshop ini mempunyai tujuan untuk peningkatan ketrampilan diri serta meningkatkan wacana beberapa peserta.

"Kami sebetulnya mengarah pada beberapa pemuda pengangguran supaya mereka mempunyai ketrampilan serta kecakapan yang bisa jadikan bekal buat mereka dalam melawan kerasnya hidup ini, hingga mereka dapat terserap di dunia kerja," jelas Kepala Divisi Marketing, Moment & Relation Yayasan BSI Naba Aji Notoseputro dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (15/5/2019).

Menurut Naba, workshop berisi beberapa materi yang sesuai dengan jurusan yang berada di Universitas UBSI, seperti jurnalistik, bahasa Inggris, photografi, sosial media, ICT dan lain-lain yang dikatakan oleh beberapa dosen serta mahasiswa UBSI.

Arah pekerjaan ialah memberi penambahan bekal ilmu dan pengetahuan pada beberapa pemuda seputar universitas. "Alhamdulillah, warga begitu ketertarikan menyongsong program kami ini," bahas Naba.

Baca juga : Jurusan di STTT

Naba berkemauan supaya kursus diberi dengan materi yang lebih variasi, hingga potensi beberapa pemuda lingkungan sekitar universitas ini bisa lebih berkembang sesuai ketertarikan beberapa pemuda.

"Yang akan datang, kami akan buka workshop dengan materi yang lebih variasi hingga bisa menggali kekuatan beberapa pemudaitu. Kami mengharap, mudah-mudahan program UBSI Share Sama-sama Insan ini bisa memberi faedah buat mereka," pungkasnya.

ISNU Ajak Seluruh Rakyat Indonesia Legowo Menerima Hasil Pemilu 2019

Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (PP ISNU) mengadakan acara membuka puasa bersamanya. Di kesempatan kali ini ISNU mendoakan mudah-mudahan kemenangan Ketua Dewan ISNU, KH Maruf Amin pada Pemilihan presiden 2019, diberi kelancaran sampai pelantikan Presiden serta Wakil Presiden Oktober akan datang.

Ketua Umum PP ISNU Ali Maskur Musa menjelaskan acara semacam ini adalah kegiatan rutin yang dikerjakan faksinya tiap tahunnya, tetapi kesempatan ini begitu istimewa.

"Acara membuka puasa semacam ini teratur kita kerjakan tiap tahun, tetapi tahun ini begitu istimewa sebab Ketua Dewan ISNU dipilih jadi Wakil Presiden," kata Ali Maskur Musa di acara bukber ISNU di Condet, Jakarta Timur, Sabtu (11/5/2019).

Baca juga : Jurusan di UNILA

Ditegaskannya, pemilu ialah proses demokrasi untuk pilih pemimpin di Indonesia. Tuturnya, dalam proses demokrasi pasti berlangsung pertandingan yang hasilnya ada juara serta yang kalah.

Lanjut Ali Maskur, dalam berdemokrasi yang baik harus ada budaya yang menang merangkul yang kalah serta yang kalah memberi dukungan yang menang.

Dalam tempat yang sama, Bendahara PP ISNU Omar Aram mengatakan optimistis dibawah kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf Amin Indonesia akan ke arah masa kebangkitan.

"Apa yang telah dikerjakan Bapak Jokowi pada periode pertamanya jadi pijakan Indonesia ke arah masa kebangkitan," katanya.

Tetapi tuturnya , semua usaha yang dikerjakan pemerintah tidak akan optimal bila tidak di dukung oleh seluruh rakyat Indonesia.

"Apa yang disebutkan Bapak Ali Maskur Musa benar. Proses serta hasil berdemokrasi harus di terima oleh semua rakyat Indonesia, yang menang merangkul yang kalah serta yang kalah legowo memberi dukungan Presiden dipilih," katanya.

Baca juga : Jurusan di UBB

Papar Omar, PP ISNU sendiri mempunyai beberapa program untuk memberi dukungan pemerintah dalam usaha memajukan bangsa ini, salah satunya pemberdayaan ekonomi kerakyatan berbasiskan syariah. "Ada pula program untuk kelompok pemuda, santri serta pesantren," katanya.

Selain itu, Ma'ruf Amin mengharap sesudah hasil suara KPU usai serta dipublikasikan pada 22 Mei akan datang tidak akan ada perselisihan .

Ia mengharap, Ramadhan ini jadi pelajaran buat seluruh pihak untuk dapat meredam diri untuk lakukan lakukan yang melanggar, baik ajaran agama, ketentuan negara serta norma berkebangsaan.

Katanya, yang harus di utamakan ialah membuat kesalehan serta memberi manfaat buat negara.

BPN Prabowo-Sandi Hormati Proses Hukum Kivlan Zen

Bekas Kepala Staf Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat Mayor Jenderal (Purn) Kivlan Zen dihindari untuk melancong ke luar negeri berkaitan laporan tindak pidana penebaran berita bohong (Hoaks) serta makar. Berkaitan hal tersebut, Tubuh Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto - Sandiaga Salahuddin Uno menghargai proses hukum pada Kivlan Zen.

Baca juga : Jurusan di UPN JATIM

"Kami menghargai proses hukum Pak Kivlan," tutur Jubir BPN Prabowo-Sandi, Andre Rosiade dihubungi wartawan, Jumat (10/5/2019).

Walau demikian, ia mempersilakan warga memandang sendiri tentang masalah hukum yang menangkap Kivlan Zen. Karena, Kivlan Zen dipandang bukan orang pertama yang terlilit masalah hukum sesudah mengkritik pemerintah.

"Siapa yang berani menentang, karena itu resiko dicekal dan sebagainya. Kivlan kan orang kesekian yang terserang masalah hukum sesudah mengkritik, karenanya agar publik yang memandang," tutur anggota tubuh komunikasi dewan pimpinan pusat Partai Gerindra ini.


Baca juga : Jurusan di IKJ

Ia memiliki pendapat, masalah hukum yang menangkap beberapa simpatisan pemerintah, diindikasi jalan dalam tempat atau tidak ada perubahan. Sesaat laporan pada beberapa orang yang berseberangan dengan pemerintah, dipandang diolah cepat.

KPU Sebut Hasil Rekapitulasi Manual Bisa Saja Berbeda dengan Situng

Komisi Penentuan Umum (KPU) sudah mengawali step rekapitulasi tingkat nasional. Rekapitulasi pertama dikerjakan pada Propinsi Bali yang dikatakan telah siap dari pertama. Rekapitulasi bisa menjadi hasil sah untuk dipublikasikan KPU pada 22 Mei akan datang.

Baca juga : Jurusan di UNJA

Komisioner KPU, Viryan Aziz menjelaskan kemungkinan besar nanti hasil rekapitulasi yang dikerjakan dengan manual ini akan berlainan dengan data skema info perhitungan suara (Situng) yang sudah diawali semenjak perhitungan suara diawali pada tingkat TPS.

"Pertama mungkin ada proses revisi tahap selanjutnya. Kan dijelaskan situng pakai C1. Apa yang ada," tutur Viryan di Kantor KPU, Jakarta, Jumat (10/5/2019).

Menurut Viryan, dalam soal berlangsung kesalahan tulisan C1 karena itu proses revisi dikerjakan dalam rapat pleno pada tingkat kecamatan. Sesudah diplenokan lalu dilakukan tindakan dengan formulir DA1.

Baca juga : Jurusan di UNIB

Karena itu, kata Viryan, C1 yang tertuang dalam C1 disadari lembaganya tidak akan diperbaiki sebab dalam kerangka yang sesuai form C1 otentik. "Situng bukan hasil akhir. Sesaat (rekap manual) kan disclaimernya jelas," ujarnya.