Presiden Joko Widodo (Jokowi) janji akan mengusung 17.000 tenaga harian terlepas tenaga membantu penyuluh pertanian (THL-TBPP) jadi pegawai negeri sipil (PNS) melalui ketentuan presiden (perpres) ataupun ketetapan presiden (keppres).
Janji itu dikatakan Presiden Jokowi waktu hadir acara bersilahturahmi THL-TBPP Indonesia di GOR Jatidiri, Semarang, Jawa Tengah, pada Minggu, 3 Februari 2019 tempo hari. Jokowi menjelaskan, untuk pengangkatan THL-TBPP bisa saja melalui perpres serta keppres serta dikerjakan menurut mekanisme payung hukum yang ada supaya tidak menabrak Undang-Undang yang laku.
“Apabila sangat mungkin, akan saya sediakan Perpres-nya, akan tetapi jangan pernah saya diminta nabrak peraturan Undang-Undang itu yang tidak sangat mungkin,” kata Jokowi. Menurut Jokowi, sampai sekarang ini Indonesia masih tetap kekurangan penyuluh pertanian, kira-kira 40.000 penyuluh. Karenanya diinginkan 17.000 THL-TBPP itu dapat isi kekurangan yang ada.
Baca juga : Jurusan di UNIMAL
Pengalaman yang dipunyai THL-TBPP, sambungnya, begitu penting untuk mengikuti petani dalam rencana melakukan perbaikan produktivitas pertanian. “Kalau membuat perpres itu urusannya cuma tanda-tangan presiden. Tetapi jika payung hukum undang-undangnya sangat mungkin mengapa tidak,” tutur bekas Wali Kota Solo ini.
Presiden pun janji akan memberikan berita secepat-cepatnya tentang dapat tidaknya pengangkatan lewat perpres dengan lebih dulu berkonsultasi dengan Menteri Pertanian (Mentan) serta Menteri Pendayagunaan Perangkat Negara serta Reformasi Birokrasi (Menpan-RB). “Besok (ini hari) saya akan langsung panggil Menpan. Peluangnya seperti apakah? Jika memang peluangnya ada serta tidak menabrak Undang-Undang, kelak saya undang semua 17.000 THL-TBPP,” katanya.
Ketua THL-TBPP Nasional, Gunadi mengungkapkankan, pada 2017 telah ada sekitar 6.058 THL-TBPP yang telah dientaskan jadi PNS penyuluh pertanian dan dikasih peluang ikuti tes ASN pada awal 2019. Ia mengharap, 17.000 THL-TBPP dapat diangkat jadi PNS. Dengan begitu dalam mengikuti petani mereka lebih mempunyai legalitas serta tidak dalam bayang-bayang ketakutan.
Awal mulanya Tubuh Kepegawaian Negara (BKN) mengatakan ada 48 lembaga yang akan mengadakan seleksi calon pegawai negeri (CPNS) susulan pada Maret 2019. Salah satunya fakta instansi-instansi ini mengadakan rekrutmen susulan ialah sebab tahun lantas berlangsung musibah.
Kepala Biro (Karo) Humas BKN Mohammad Ridwan menjelaskan, seleksi CPNS susulan itu akan diadakan di tiga propinsi. “Itu yang terlambat sebab musibah alam di Sulawesi Tengah (Sulteng). Lalu Papua serta Papua Barat,” katanya.
Tidak hanya lembaga daerah, pun masih tetap ada lembaga pusat yang akan mengadakan seleksi CPNS susulan. Diantaranya ialah Kementerian Hukum serta Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). “Kemenkumham ada kanwil (kantor lokasi) di Sulteng. Itu jika tidak salah Kanwil Sulteng jatahnya 13 susunan. Itu belumlah sebab musibah,” katanya.
Sesaat untuk Papua serta Papua Barat, Ridwan menjelaskan penundaan seleksi CPNS sebab fakta lainnya. Ia menyebutkan waktu itu Pemda Papua serta Papua Barat belumlah setuju dengan proses seleksi. “Tapi sesudah pertemuan di Batam, mereka (Papua serta Papua Barat) sepakat. Tetapi tata triknya tidak online murni waktu pendaftarannya. Jadi mereka mendaftarkan melalui BKD. Kelak BKD yang meng-input dan lain-lain. Seleksi masih gunakan skema CAT,” tuturnya.
Baca juga : Jurusan di UNSYIAH
Tentang jumlahnya susunan yang dibuka di 48 lembaga itu, Ridwan mengakui tidak demikian ingat. Akan tetapi ia pastikan susunan tidak akan beralih seperti seleksi CPNS 2018. “Itu saya cukup lupa. Tetapi yang tentu masih tetap sisi dari yang susunan 238.015. Kan telah terisi kira-kira 178.000-an susunan. Ini hanya melunasi utang kita di 2018,” katanya.
Diakuinya sampai sekarang ini belumlah diputuskan tanggal pendaftaran. Menurutnya, BKN masih tetap menanti ketentuan tehnis dari Kemenpan-RB. “Itu kan ada permenpan baru. Kami belumlah terima detailnya. Tetapi yang jelas, Maret utamanya di 48 lembaga itu akan diawali. Termasuk juga masalah (seleksi) melalui tahun biaya pasti akan dibicarakan,” tuturnya.
Ditanyakan apa infrastruktur di wilayah-wilayah itu telah siap, Ridwan memandang keadaan telah berangsur sembuh. BKN siap mengadakan bila sudah diputuskan waktu seleksinya. “Nanti ada beberapa langkah. Contoh kita ke kota sampingnya. Yang terpenting tesnya masih di beberapa daerah itu. Kita akan bekerjasama dengan daerah,” pungkasnya.
Diluar itu pada pertengahan tahun ini pemerintah akan buka seleksi CPNS baru. Menurut Menpan-RB Syafruddin, setidaknya ada 100.000 CPNS baru yang akan diambil tahun ini. “Akan masih konsentrasi pada tenaga pendidikan serta kesehatan, lebih konsentrasi kesana. Ini sebab sekitar 52.000 orang pensiun,” tuturnya. Tentang biaya, Syafruddin menjelaskan akan dikaji bersama dengan Menteri Keuangan (Menkeu). Pihaknya cuma menyarankan keperluan perangkat tahun 2019.
No comments:
Post a Comment